Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, identik dengan mebel dan patung ukir. Perekonomian dan citra daerah di Semenanjung Muria itu benar-benar bertopang pada kayu dan seni mengolah kayu. Ada 3.995 unit usaha di bidang itu, yang tersebar di 15 dari 16 kecamatan dan menyerap 62.524 pekerja. Hal itu belum termasuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung dengan industri mebel dan ukiran, seperti angkutan, warung makan, penggergajian, dan bahan baku. Sumbangan industri pengolahan terhadap PDRB Jepara juga merupakan yang terbesar, yaitu 26,8 persen pada 2009 dan 27,51 persen pada 2010. Produk-produk mebel dan ukiran Jepara tidak hanya diminati pasar lokal dan nasional, tetapi juga pasar internasional. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara mencatat, pada 2010, Jepara mengekspor mebel ke 99 negara senilai Rp 1,013 triliun, kerajinan kayu dan tangan ke 14 negara senilai Rp 5,896 miliar, dan kayu olahan ke 18 negara dengan nilai devisa Rp 13,070 miliar. Ekspor produk-produk itu secara otomatis mengangkat nilai ekspor keseluruhan produk asal Jepara. Pada 2009, nilai ekspor Jepara ke 105 negara sebesar Rp 1,073 triliun, sedangkan pada 2010 ekspor ke 106 negara meningkat menjadi Rp 1,190 triliun. Dari total ekspor Jepara pada 2010, yaitu Rp 1,190 triliun, sebesar Rp 1,032 triliun di antaranya disumbangkan dari mebel dan ukiran. Sejarah panjang
Usaha mebel dan kayu ukir Jepara dirintis sejak abad ke-7 atau pada masa Kerajaan Kalingga yang diperintah Ratu Shima, terutama dalam pembuatan rumah tradisional, istana, dan kapal. Pada zaman Kerajaan Majapahit, Jepara menjadi salah satu wilayah ekspansi seniman- seniman ukir Hindu yang memperkenalkan motif ukir Majapahit dan Bali. Pusatnya di Dusun Belakang Gunung, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara. Pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin, muncul pengukir terkenal asal Tiongkok, Cwie Wie Gwan atau Sungging Badar Duwung, yang mengajarkan motif bunga dan daun. Ukiran Sungging Badar Duwung lestari hingga kini menghiasi Masjid Mantingan dan makam Ratu Kalinyamat. Kemudian pada masa RA Kartini, para tukang kayu dan pengukir Jepara terangkat ke dunia internasional. Melalui lembaga Oost en West, Kartini memamerkan dan memasarkan produk-produk Jepara, termasuk ukir-ukiran dan patung, di Belanda. Kartini bahkan berupaya melindungi produk-produk Jepara dengan mengkritik orang-orang yang meremehkan karya ukir Jepara. ”...saya sakit hati kalau barang-barang yang sangat indah itu menjadi milik orang-orang yang acuh tak acuh, yang tidak dapat atau sekurang-kurangnya tidak cukup menghargai barang-barang itu...” (Kartini, Pembaharu Peradaban, 2010). Menurut penulis Kartini, Pembaharu Peradaban, Hadi Priyanto, pada masa Kartini, para pengukir di Dusun Belakang Gunung hidup miskin dan sederhana. Mereka tinggal di rumah reot yang terbuat dari bambu dan beratap daun nipah.
”Mereka tidak mempunyai tempat untuk memasarkan ukir-ukiran. Mereka bahkan tidak dapat menentukan harga karya karena pembeli yang memegang kendali. Berapa pun uang yang diberikan pembeli, mereka menerima begitu saja,” kata Hadi. Sekarang kondisi Dusun Belakang Gunung telah berubah. Sebagian besar rumah perajin sudah berupa bangunan permanen dan di hampir setiap rumah terdapat ruang pamer dan kerja di bagian depan. Jalan desa, yang semula sulit dilalui dua mobil yang berpapasan, kini dapat dimasuki truk-truk tronton pengangkut karya para pengukir. Para pembeli dan wisatawan dari luar negeri kerap berkunjung ke dusun itu. Perkembangan tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Jepara menetapkan Desa Mulyoharjo sebagai Sentra Kerajinan Ukir dan Kayu. Sentra itu tidak melulu berorientasi pada kepentingan bisnis, tetapi juga pendidikan dan penelitian di bidang seni ukir.
”Kami selalu membuka diri bagi peneliti, akademisi, dan wisatawan untuk meneliti ataupun belajar seni ukir di tempat kami,” kata Kepala Desa Mulyoharjo HM Rosyid. Tantangan
Seiring dengan berjalannya waktu, Pemerintah Kabupaten Jepara dihadapkan pada sejumlah tantangan untuk mempertahankan kualitas produk dan mengembangkan pasar mebel serta ukiran. Dua di antara tantangan-tantangan itu adalah persediaan bahan baku dan pemasaran. Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Jepara mencatat, kebutuhan kayu di Jepara mencapai 300.000 meter kubik-500.000 meter kubik per tahun. Kalau suplai kayu hanya mengandalkan Perhutani, bakal terjadi ketidakseimbangan karena Perhutani hanya mampu memproduksi 380.000 meter kubik kayu per tahun, yang dimanfaatkan tidak hanya oleh Jepara.
”Selain mengembangkan jati rakyat di lahan kritis Jepara, kami juga mencoba membuat furnitur dan ukiran dari kayu-kayu lain, seperti kayu damar, mindi, meh, pinus, dan karet. Selain itu, kami juga membuat jejaring dengan daerah lain yang mampu menyuplai kayu ke Jepara,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko. Terkait dengan pemasaran, Pemerintah Kabupaten Jepara berupaya mempromosikan mebel dan ukiran ke pasar lokal, nasional, dan luar negeri. Tiap tahun, dana Rp 1 miliar dikucurkan dari APBD untuk kegiatan pengembangan industri mebel dan ukiran. Dana sekitar Rp 900 juta di antaranya digunakan misi dagang dalam dan luar negeri, misalnya mengikuti pameran International Furniture and Craft Fair Indonesia. Adapun untuk melindungi karya mebel dan ukiran Jepara di tengah pasar internasional serta ancaman klaim negara-negara lain, Pemerintah Kabupaten Jepara mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Mebel Ukir Jepara (MUJ) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kini, Jepara memiliki HKI tersebut berdasarkan indikasi geografis (IG) dengan logo MUJ pada 2010 dan sebanyak 99 desain khas Jepara telah terdaftar. HKI IG merupakan identitas suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu. Identitas tersebut menentukan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik, termasuk faktor alam serta manusia yang dijadikan atribut barang tersebut. IG tersebut diharapkan mampu menjamin perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi mebel Jepara di tingkat internasional.
